Vol. Seiring berkembangnya praktik ketatanegaraan dalam bidang pemerintahan daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat beberapa daerah yangPenerapan otonomi khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sesungguhnya Otonomi Daerah,adalah produk anak bangsa yang cemerlang, lahir dari suatu pemikiran intelektual yang peduli dan prihatin akan kelangsungan pelaksanaan pembangunan. Merespon isu meningkatnya politik dinasti di era otonomi daerah, pada 06 Agustus 2020, Institute of Governance and Public Affairs (IGPA), Magister Administrasi Publik, Fisipol UGM menyelenggarakan webinar bertajuk “Otonomi Daerah dan Berkembangnya Dinasti Politik di Indonesia” dengan mengundang empat pembicara. 158 Yogyakarta ni’matul. Perbedaan Antara Pemimpin dan Aktivis. Hal ini dianut secara tajam di dalam UU No 22 tahun 1999, dan mengalami pergeseran kembali di dalam UU61 Samsul Wahidin, Hukum Pemerintahan Daerah Pendelum Otonomi Daerah Dari Masa ke Masa, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) Hlm 13 62 Ibid, Hlm 29 63 The Liang Gie,”Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Suatu Anaisis Tentang Masalah-masalah Desentralisasi dan Cara-cara. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar . Penulisan ini bertujuan untuk meninjau penerapan desentralisasi dan otonomi dalam proses pemerintahan dengan Undang-Undang No. Jika sebelumnya pelaksanaan “otonomi daerah” dijalankan secara sentralistik, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini dicoba diberikan makna otonomi yang sesungguhnya. 11, No. n Pemberantasan Korupsi dalam Birokrasi, Journal of Mimbar Unisba, Vol. Text (JURNAL DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM OTONOMI DAERAH) DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM OTONOMI DAERAH. Otonomi Daerah Sebagai Ujung Tombak Proses Demokrasi Negeri ini telah lebih dari satu dekade menapaki proses demokratisasi dan desentralisasi yang telah digulirkan sejak reformasi. Landasan Teori Otonomi Daerah Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomKata Kunci: Otonomi Daerah; Dana Pembangunan; Kewenangan; Pendapatan Asli Daerah (PAD). wakil pemerintah. Jurnal Kalacakra, Volume 2, Nomor 1 APBD, APBN. 15 JULI 2008: 459 - 473 lebih dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, karena adanya otonomi daerah semakin mendekatkan jarak antara pengambil keputusan dengan masyarakat. Salah satu caraotonomi daerah ini pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang sangat berarti pembangunan dan pengembangan daerah. Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hal seperti sistem politik, pemerintahan dan sistem perwakilan. Pembagian daerah akan berkaitan dengan geografi dan potensi di wilayahnya masing-masing yang tidak berimbang. Penerapan asas otonomi daerah dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia antara pemerintahan pusat dan pemerintahan. 2 No. Pematangan bagi politisi lokal. Tabel. 7, (No. Ctk. terselenggaranya otonomi Daerah”. Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2. 2, Juli 2013. File PDF yang Anda pilih harus dimuat di sini jika perambah web mempunyai. Negara dan daerah-daerah otonom masing-masing mempunyai urusan-urusan sendiri yang spesifik. 32 tahun 2004 menyebutkan. Si. PDF | On Jan 1, 2020, Andi Wahyudi and others published Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca-Orde Baru: Praktek dan Implikasinya | Find. Diharapkan dengan otonomi, semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya. Perkembangan Jumlah Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran di Indonesia Tahun 1999-2013Daerah Kabupaten. 2, Desember 2013 129 Perda harus dibenahi dan. Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah, Pt. , MH : Politik dan Kewarganegaraan UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2015 i BAB I PROBLEMATIKA OTONOMI DAERAH Tujuan desentralisasi dalam perspektif desentralisasi politik Secara Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun. id. Husin,Taqwaddin. Suatu kebijakan ada hakekatnya timbul dari. yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus. XIII, No. Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) berfokus pada. Otonomi Daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Negara,yang didalamnya jelas meng- implementasikan point-point yang ada dalam Pancasila kedalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, sampai saat ini belum menyentuh dan belum terukur ataupun [email protected]. BUKU AJAR OTONOMI DAERAH Oleh: Natal Kristiono, S. bagaimana implementasi asas-asas pemerintahan daerah 4. 1, Januari-Maret 2014. Dasar hukum otonomi daerah tertuang dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 , yang dalam salah satu pasalnya menyebutakan Otonomi Daerah adalah hak, wewenag, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 25,54% 22,02% 28,32% 27,63% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%. Effendi, Bachtiar. 109 Hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritorial merupakanKata Kunci : Otonomi Daerah, Kawasan Perdagangan Bebas, Kota Batam. 1, April 2013. Hubungan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Kebijakan mengenai otonomi daerah tentunya diiringi dengan adanya asas desentralisasi. Otonomi daerahotonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tahun 2005-2014 terbentuk lagi daerah otonomi baru yang terdiri dari 1 provinsi, 67Winarno Surya Adisubrata, Otonomi Daerah di Era Reformasi, 1999. Pembangunan sektor kesehatan dipandang cukup strategis dalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia. DAERAH: SUDUT PANDANG APARATUR DAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH Suryo Pratolo E-mail : Suryopratolo@gmail. 797. 2. Wrihatnolo, Randy R. Selain dampak positif yang diharapkan di atas, implementasi otonomi daerah – termasuk otonomi khusus – memiliki dampak negatif, antara lain munculnya „raja-raja kecil‟ (Romli, 2007). POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH. Laica, 2007. M Desain Cover. 2 | 2 0 2 0 Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia Lintang Prabowo1, M Tenku Rafli2, 1 Lembaga Bantuan Hukum, Lampung - lintangg@gmail. Sehingga, pengertian otonomi "sebanyak-banyaknya" pada dasarnya sama dengan "otonomi seluas-luasnya". 19, Hal. 30 . 2), pp. Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 1. Bagian kedua membahas tentang Perencanaan Daerah di Era Otonomi. 58 Vol. Ketetapan MPR. 2, Vol. Teori Kekuasaan dan Geopolitik Indonesia 31Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 1. wisata dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Baubau. Semakin banyaknya daerah otonom dalam tataran implementasi dirasa sangat “mengha-294 Jurnal LEGISLASI INDONESIA ol 19 No. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. Kalaupun kebijakan otonomi daerah diterapkan, kehadirannya lebih dalam bentuk ‘otonomi pemerintah daerah’, atau, ‘otonomi pejabat daerah’. 2 No. Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe, Banda Aceh: Banda Publishing, 2013. otonomi daerah yang termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik ProfetikVolume 1 Nomor1 Tahun 2013 Sakinah Nadir Otonomi Daerah pada dasarnya berkaitan erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik. daerah otonom yang ideal di suatu negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab pertanyaan apa sebenarnya hakikat otonomi daerah di negara yang. memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah. Populasi yang digunakan dalam studi ini adalah 183 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia pada tahun 2010-2012. 1 | 2012 daerah (kabupaten/kota dan propinsi) menjadi sangat strategis. otonomi daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. 177. 124, dalam Safrina, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir”, Jurnal Hukum Lingkungan Volume 2 Issue 1 (Juli, 2015), hal. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. , Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta: Universitas Trisakti, 2012, h. 7 Ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 15 Tahun. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. Kegiatan Penyelenggaraan Upaya. Malang, 27 Oktober 2016 Dosen Pembimbing, Dr. XXI, No. E052192004. Jadi “autonomy” adalah mengatur diri sendiri. Ada beberapa faktor-faktor strategis turut mempengaruhi otonomi daerah seperti inovasi, pemilihan kepala daerah, politik transnasional, kepemimpinan, hubungan intra daerah dan antar. Inllahsatu antara langkah yang dilakukan Pemerintahan Orde Barubag!menguatkan kekuasaannya pada mula kepimplnan PresidenSoeharto (MacAndrews 1986:6-7). Menurut UU No. Yoyon Bahtiar Irianto, M. Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. 11, No. Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia. Otonomi daerah memiliki tujuan untuk menjadikan pemerintahan yang mandiri. ac. 00. 2, Mei 2016, hlm. “Pergeseran paradigma otonomi daerah dalam rangka refprmasi administrasi publik di Indonesia. E. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah 1. Pemerintah Daerah 1. kelembagaan otonomi khusus (otsus) dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaan di provinsi daerah istimewa yogyakarta January 2016 Journal of Governance and Public Policy 3(2):304-338Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 2, Mei 2009, hal. Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru, Jakarta: Yarsif Watampone Jan 1997Fokus kajian studi ini mengulas politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris, dimana terdapat daerah-daerah yang dapat disebut desentralisasi asimetris, yakni, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Aceh, Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 1 Dalam UU No. , M. Dalam bahasa Inggris, otonomi berasal dari kata “autonomy”, dimana “auto” berarti sendiri dan “nomy” sama artinya dengan “nomos” yang berarti aturan atau Undang-undang. Citation. ¹üŠá• £ø~«[ " ã¯*n. 21. Upaya Kesehatan. Saat membuka rapat kerja pemerintah, akhir Januari lalu, Presiden Yudhoyono meminta para kepala daerah-khususnya Gubernur-tak ragu bertindak mengatasi segala gangguan keamanan. 1 Edisi April 2019 OTONOMI KHUSUS DAN KEMISKINAN DI ACEH: Gambaran Kemiskinan Pelaku Usaha Batu Bata di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Pengertian Pemerintahan Daerah Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas. Fax: (0274) 387646. PDF | On Oct 1, 2015, Natal Kristiono published Diktat Otonomi Daerah | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. A. Setelah sepuluh tahun bertahan sebagai aturan terkait pelaksanaan Otonomi Daerah, pada tahun 2014 keluar Undang-Undang baru terkait pengelolaan otonomi. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal. Pertama. Jurnal Proceding Simsposium Nasional Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum dan Landasan Teori Otonomi Daerah 1 . FãªÊòÛ6 D‹Ÿ ù™ô¤ Ý V× ![ Ák¯@€ß1È àm +©:Pð 3 ,¦Ž~S×”½R)L5 å4è 1M‰ ´§Ñ4Ñ$ÁÛ&z#C† ¯Èø3ÄW sךªú £¤BžFæ%: T?»È4§ ÉUyYd…U0* ›x‹ˆ%ŸM» 㣠Ë3ä Þ ÒÝ‹LÍ t1Ä…Â ‘UQã/6Lü¡š þˆ¸ëéB`¯Ý ‚ÑB´ïõ¯s[ðHæI8m±? n ã%qte¯. Makna otonomi dalam suatu Negara kesatuan sebagai wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tidak dapat dipahami secara sempit. Volume 2, Number 1, June 2017 ISSN: 2541-3139 (Pebruari 2016) dijabat oleh Mustofa Wijaya. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan kenekaragaman daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerahKota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan Otonomi Terbatas. 22 Pemerintahan lokal pada pengertian kedua merujuk pada suatu fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Memungkinkan kkepemimpinan daerah untuk memberikan jasa. " Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, vol. Penerapan/Implementasi Wawasan Nusantara dan Otonomi Daerah 24 O. 11. Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah… Fatkhul Muin 72 keputusan pada tingkat lokal, maupun pada tahap pelaksanaan dari berbagai keputusan tersebut. 10, No. Selama kurun waktu dua tahun terakhir ini, penyeleng-garaan desentralisasi dan otonomi di Indonesia berlangsung dalam dinamika yang begitu tinggi. 49Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah Dan desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, Jurnal Politik Profetik, Vol. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyatakan: 1. pdf Daftar Isi pdf Baca Online: Content Unduh katalog. Baik dekonsentrasi maupun otonomi sama-sama bersifat administratiefrechttelijk, bukan staatsrechttelijk. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni: a. Desentralisasi merupakan penyerahan sebagian kewenangan dari pusat ke daerahBuku Otonomi dan Pembangunan Daerah (OPD) ini terdiri dari 4 bagian yang terurai menjadi 17 Bab. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi & Kemandiri Rakyat, Candi Cipta Paramuda, Bandung, hlm. Namun terlepas dari. References. Sistem Penerbitan. I. Jurnal Jurnalisme ISSN: 2502-048X ----- ----- 38 ----- Jurnal Jurnalisme Volume 9 No. Pemberian otonomi luas luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnyaNuryasman MN: Menggali dan Mengembangkan Potensi Daerah Dalam Perwujudan. 1, Juni 2022 Desentralisasi dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ro’is Alfauzi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: roisa947@gmail. Otonomi Daerah 2. Pandangan – Pandangan Ahli Geopolitik 30 S. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. MAKNA OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI Andi Azikin Dosen IPDN, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Paramitha,. pdf (usm. Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari. 3 Komisi Independen di Daerah 58 5. Akan tetapi, realisasi sistem desentralisasi baru dimulai sejak masa reformasi, dilihat dari banyaknya undang-undang yang berkaitan dengan. 6 TRANSFORMASI: JURNAL MANAJMN PMRINTAHAN OL. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan (JESP) is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4. Konsep otonomi atau desentralisasi tidak hanya sekedar penyerahan dan pelaksanaan urusan, tetapi lebih mendekati makna. 1, Februari (2022), 121-136 121 URGENSI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH : Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah Arie Elcaputeraa, Ahmad Walib, Ari Wirya. yang dicita-citakan oleh para penggagas otonomi daerah, mes-kipun tujuan dari otonomi daerah sangat mulia yaitu penguatan masyarakat lokal dalam rangka peningkatan martabat, dan har-ga diri masyarakat daerah yang sudah sekian lama dimarjinal-kan, bahkan dinafikan oleh Pemerintah di pusat. 29 No. Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia YogyakartaVol 23 No 1 (2023): Otonomi. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan. 14 Sugianto, Good Governance Di Bidang Pemerintahan Dalam Persfektif Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol 2, No 1, Maret 2017, hlm 30, 64-Article Text-37-1-10-20190817 (1). No. Tamansiswa No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri. DOWNLOAD PDF. Smith. Seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah dan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, pada pasal II ayat 2 dinyatakan bahwa; "Biclang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum. Menurut UU No. 14 Edisi 1 Januari-Juni 2015 |53 fHartono – Otonomi Pendidikan B. Ketentuan. APARATUR PEMERINTAH DAERAH Eko Budi Sulistio Abstrak Otonomi daerah di Indonesia digulirkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat daerah, setelah sekian lama dipinggirkan oleh Pemerintah Otoriter Orde Baru.