, Zulkifl i and Afi fudin. Author content. Baru setelah reformasi 1998 yang menumbangkan rezim sentralistik Orde. Bappenas gelar FIW Sulawesi untuk rencanakan infrastruktur daerah. Banyak pertanyaan yang muncul ketika berbicara tentang desentralisasi, otonomi daerah, dan korupsi. Perbesar. Menurut Undang-Undang No. Oleh karena itu, terbitnya buku Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah sudah selayaknya disambut karena buku ini memberikan inspirasi pengkajian lebih dalam tentang hukum tata ruang. Hakikat Otonomi Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadikan pelaksanaan otonomi daerah tepat guna bagi masyarakat daerahnya. Titik berat otonomi daerah pada level kabupaten/kota menjadi kendala utama bagi pemerintah propinsi dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam di daerah ini. Hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah oleh berbagai kalangan, termasuk LIPI (2007) dan UNDP (2008), memperlihatkan bahwa agenda ini lebih menunjukkan kegagalan daripada wujud kesuksesannya. Padahal, pada akhir 1996, kondisi keuangan di Tanah Air sangat baik, di mana hampir seluruh indikator ekonomi terpenuhi, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi. Kemudian pada 1903, belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Otonomi Daerah: Publisher: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, 2008: Series/Report no. b. Ketidaksamaan pemahaman dan undang soal alokasi dana otonomi khusus kesatuan persepsi; ada respon positif di sektor pendidikan sebesar 30 persen dan negatife, respon negative seperti dan 15 persen di bidang kesehatan. COVER (103. Krisis tersebut ditunjukkan dengan beberapa kasus kepala daerah yang melanggar aturan. a. Pada dasarnya prinsip Otonomi Daerah. Penerbit : Erlangga, Surabaya Tahun : 2004 Tebal : xiii+345. Jadi, dalam otonomi daerah yang terpenting adalah bagaimana pelaksanaan otonomi daerah sendiri bisa membuka ruang luas untuk adanya transparansi dan kontrol publik. Piliang dkk, (jakarta: Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan European Union,. Dalam rangka penyelenggaraan Kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan hutan kepada Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Bali. Sulawesi Selatan. Pada beberapa kasus, hal tersebut memungkinkan timbulnya penguasa-penguasa daerah yang sewenang-wenang. Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kearifan Lokal Di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau) Muhammad Risal1 Abstract This research is aim to explain how local wisdom could play an important role in shaping and forming a new autonomous region (DOB). SDM itu mencakup pegawai yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan. Sumber gambar, Detikcom Keterangan gambar,Era globalisasi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan negara menuntut adanya reformasi dari aspek perekonomian dan pemerintahan. Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah Desi Sommaliagustina1 1Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau,. 28 Juni 2023 - 08:28 WIB. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia. Otonomi Daerah – Hakikat, Tujuan, Prinsip, Asas & Dasar Hukum – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Otonomi Daerah yang dimana dalam hal ini meliputi hakikat, tujuan, prinsip, asas dan dasar hukum, nah agar dapat lebih memahami dan dimengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini. ac. Smith. , M. Otonomi Khusus di Papua. Otonomi Daerah Kalimantan Timur. Korupsi bukan lagi dilakukan sendirian, tetapi dilakukan secara berjamaah. Lihat Foto. Berdasarkan Pasal 1 Perpu No. Otonomi daerah dinasbihkan sebagai obat mujarab bagi Ibu Pertiwi yang telah dicederai oleh kezaliman pemerintahan otorita. 1. Untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Konflik batas daerah :: Studi kasus Konflik batas daerah antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Barat pada lokasi Desa Ngovi dan Dusun Mbulawa Desa Bonemarawa . "Dibutuhkan evaluasi menyeluruh agar Indonesia di dalam tata kelola pemerintahan pusat, pemerintah daerah dan sistem pemerintahan nasional itu dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat," lanjutnya. Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Aspek Keuangan (Studi Kasus Di Pemda Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2004 – 2008). ISSN 1411- 3341 176 orang-orang daerah, merupakan suatu contoh dari masuknya pemikiran etnosentrisme dalam konsep otonomi daerah. Dalam kasus yang terjadi di Surabaya terkait pembangunan perkotaan, otonomi daerah tidak secara tegas mengatur tupoksi antar instansi pemerintahan pusat, daerah I dan II, sehingga lahirlah konflik antar instansi. Otonomi daerah mempunyai dampak positif yang lebih banyak dari nampak negatif yang diberikannya. A. Creswell dalam bukunya berjudul. Kemendagri Catat Dampak Negatif Otonomi Daerah Marak Ekploitasi SDA & Konflik Sosial merdeka. Journal. Sehingga otonomi daerah dimaknai sebagai hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan juga. ”Dari ketiga dimensi tersebut, kami melihat bahwa semakin ketat kompetisi politik di tingkat lokal, semakin kompetitif juga kepala daerahnya. ), 2000, Otonomi Daerah dalam Perspektif Lokal, Kasus Jawa Timur, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur,Jakarta, Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI. f Ringkasan Artikel Diawali dengan lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah yaitu UU No. Problematika Otonomi Daerah Zaman Now! A A A. Otonomi Daerah. Undang – Undang ini mengacu pada Pasal 17 ayat 4, 5, 6, dan 7, dan Pasal 18A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan otonomi khusus di Papua dinilai gagal sehingga perlu dievaluasi. Sepanjang tahun ini sudah ada 15 kepala daerah yang terseret kasus. Makna otonomi daerah adalah daerah mempunyai hak , wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku (Pusat Bahasa ,. Diawali dengan lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah yaitu UU No. Pengertian Otonomi Daerah Di Era Otonomi seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. 4. Pada hakekatnya otonomi daerah adalah upaya untuk mensejahterakan masayarakat melalui pemberdayaan potensi daerah secara optimal. Pembahasan RUU Daerah otonomi Baru (DOB) Papua hampir. id - 3 September 2021. Ada dampak positif dan negatifnya. 002/JKSG/2012, hlm. Sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001 dan dikeluarkannya Undang-undang No. Makalah ini terdiri dari tiga bab. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, menerangkan kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai. Basaria prihatin atas tertangkap tangannya dua kepala daerah tersebut. Semua kasus korupsi ditemukan pada Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan menandakan penyakit korupsi ini menjangkit di lingkup pemerintahan. "Memang benar saat ini kami masih menyelidiki kasus tersebut setelah mendapat. Atas dasar pemikiran di atas¸ maka prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut : a. Namun kenyataannya, pemerintah. SALDI HERMANTO/AFP. desentralisasi dan otonomi daerah serta pemekaran daerah di Indonesia sebagai negara kepulauan daerah tropis, memiliki karakteristik tersendiri ditinjau dari besarnya jumlah penduduk yang tersebar tidak merata, keanekaragaman sosial budaya, sumberdaya alam, flora dan fauna serta keragaman fisik wilayah. Secara teoretis belum ada buku yang membahas secara khusus tentang hukum tata ruang. HARAPAN-HARAPAN DARI PELAKSANAAN. ), 2000, Otonomi Daerah dalam Perspektif Lokal, Kasus Jawa Timur, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur,Jakarta, Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI. View/ Open. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat. Efisiensi dapat dipenuhi dengan penyerahan. Hal ini sangat tepat, namun dalam kasus Indonesia dipandang kurang realistis karena persoalan otonomi daerah bukan hanya persoalan kewenangan semata, tetapi banyak hal yang terkait dengan sumber daya dan infrastruktur yang ada di daerah masih sangat lemah. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Korupsi, Kepala Daerah dengan otonomi daerah yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan mengedapankan kasus-kasus lokal pula. Hal ini sejatinya sejalan dengan adagium yang dipopulerkan oleh Lord Acton yaitu "Power. Brian C. 000 massa yang terdiri atas mahasiswa, staf, dan dosen, melakukan aksi damai dari Kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen RI yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. Indonesia merupakan negara yang menerapkan otonomi daerah. Bila daerah administratif itu memenuhi persyaratan pembentukan daerah baru, maka pemerintah bisa meresmikannya menjadi daerah otonom. Melalui artikel ini, dibahas. Tidak hanya. Oleh: Jamson Siallagan. XV / MPR / 1998. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau pengadilan karena terjerat kasus korupsi. Baca juga: 25 Tahun Otonomi Daerah, Mendagri: Masih Banyak yang Tergantung dari Transfer Pusat. Dikutip dari modul PPKN Kelas X (2020:10), otonomi daerah memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaanya sebagai berikut: Terlaksananya pendidikan politik. Kekurangan Otonomi Daerah. 2005. Wawan Wardiana menyatakan, selama ini, masih banyak kepala desa dan perangkat desa yang terlibat dalam kasus korupsi. Pemerataan keadilan yang dilakukan melalui otonomi daerah bertujuan untuk meminimalisir ketimpangan sosial yang menimbulkan dampak tertentu bagi masyarakat. Baca juga: Parpol Koalisi Tegaskan Dukungan kepada Presiden Jokowi. pendidikan otonomi daerah. id, sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 tak kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak oleh KPK. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengungkap tiga kasus krisis kepimpinanan daerah yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. " Kata "auto" artinya sendiri dan "nomos" artinya peraturan atau undang-undang. Otonomi daerah memberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Melalui pemerataan wilayah, pemeritah. Otonomi daerah, menurut UU No. written by nani March 13, 2018. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Otonomi daerah mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81. com - 08/09/2020, 19:00 WIB. Kasus Freeport adalah kasus mengenai suatu perusahaan tambang yang sudah sekian lama mengeruk kekayaan alam Papua, namun tidak berimbas baik bagi penduduk pribumi Papau, justru kehadiran PT. Smith. Otonomi Daerah Pasca Kemerdekaan. Otonomi daerah mulai dilaksanakan pada saat kentalnya semangat sentralistik dikalangan birokrat Orde Baru dan hampir di semua instansi mengacu pada kekuasaan pusat. Kegagalan yang sangat nyata adalah nampak dari “terdesentralisasikannya” korupsi ke daerah, sehingga banyak. Kesejahteraan dilihat dari aspek dasar—pendidikan dan kese- hatan—serta desain dan praktik kewenangan,. Di samping itu, diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi,. Jadi dapat diartikan bahwa otonomi daerah adalah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. "Tapi kenyataannya setelah 25 tahun masih banyak daerah yang sangat tergantung dari transfer pusat," kata Tito. Rentan terjadinya KKN dan permasalahan lainnya yang bisa berdampak pada pemerintah pusat karena kurangnya pengawasan. 345 berita. Regional autonomy is a form of democracy given by the Central Government to the Regional Government to manage their own household by sticking to the applicable laws and regulations. TEKS. Bukan sekali dua kali, tapi sering sekali berita OTT Kepala Daerah mewarnai pemberitaan. Satria Putra Calon Asisten Ombudsman RI Perwakilan Papua. Dalam hal ini, humas pemerintah daerah (Pemda) di era otonomi daerah seharusnya tidak hanya sekedar menginformasikan. (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). penyelenggaraan Otonomi Daerah. EKONOMI TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011) NASKAH PUBLIKASI. Memberikan peluang bagi pejabat daerah untuk melakukan praktik korupsi. Mariun h. BUMN / BUMD. ketika orde baru tumbang dan peralihan menuju masa reformasi, desentralisai atau otonomi daerah diberlakukan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudia UU tersebut diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. OTONOMI DAERAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR (Studi Kasus Kewenangan. Daerah otonom sering disebut sebagai kekuasaan otonom suatu daerah di dalam sebuah negara. Pengamat menilai pernyataan itu seharusnya menjadi "tamparan" buat pemerintah Lampung. Kata Kunci : Perencanaan Pendidikan, Implikasi Positif Pendidikan, Otonomi Daerah. Buktinya, kata Sri Mulyani, masih banyak kepala daerah selama periode 2004-2021 menjadi narapidana kasus korupsi. View. Kata kunci: Otonomi daerah, penguatan, Negara Kesatuan republik Indonesia, UU No 32/2004. 13 Kasus 7. Pada hakekatnya otonomi daerah adalah upaya untuk mensejahterakan masayarakat melalui pemberdayaan potensi daerah secara optimal. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Hal ini salah satunya terlihat dari masih maraknya kasus korupsi di pemerintah daerah. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Agung Djojosoekarto, dkk. Penelitiannya menggunakan indikator desentralisasi fiskal berupa indikatorAceh dikenal sebagai daerah modal bagi Republik Indonesia, maka provinsi ini sejak awal digelar dengan Daerah Istimewa sebagaimana Yogyakarta di Pulau Jawa. Otonomi Daerah sangat rentan dengan namanya korupsi, lahirnya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah maupun oleh anggota DPRD telah merajalela karena korupsi yang dilakukan tidaklah sendiri tetapi secara berjamaah atau bersama-sama. Dari hasil analisis rasio keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja. saputra@dsn. Banyak kasus di daerah memperlihatkan kecenderungan kewenangan dan kekuasaan Bupati/Walikota melampaui kewenangan dan kekuasaan Gubernur. Salah satu proses di dalam pembentukan DOB adalah proses boundary making untuk menetapkan dan penegasan. Pengertian Otonomi Daerah. Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu: Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. Sebenarnya, sejarah otonomi daerah di Indonesia telah dimulai jauh sebelum coreng-moreng babak ORBA yang praktiknya telah dilakukan secara luas, terutama dalam lingkup lokal. Pelaksaan kebijakan otonomi daerah ditakutkan akan memicu konflik antara masyarakat pada daerah. C. Beberapa faktor-faktor yang menetukan prospek otonomi daerah, diantaranya, yaitu : • Faktor Pertama adalah faktor manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) dalam peenyelenggaraan otonomi daerah. Cek contoh otonomi daerah di jakarta DKI Jakarta menjadi daerah. Download citation file:Bagan Konsepsi Pemberantasan Korupsi dalam Otonomi Daerah. 1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, periode 2014-2019 Sri Wahyumi Maria Manalip pada 29 April 2021. Ketetapan MPR ini berisi delapan pasal, yakni sebagai berikut : 1. Rifqa Nisyardhana , Okezone · Jum'at 09 Desember 2022 07:11 WIB. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu siang, (7/5) (foto: VOA/Fathiyah Wardah) Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi menilai banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi merupakan persoalan sistem sehingga perlu strategi menyeluruh untuk mengatasi. Pada masa ini diterapkan kebijakan desentralisasi, yang sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi pemerintah daerah (kabupaten dan kota), daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sendiri bersadarkan kehendak masyarakat dengan tetap berpatokan pada Undang-undang yang berlaku. Pertama, Tahun 2004 Eriangga, Jakarta Xiii + 345halaman. 25 Tahun 1999 tentang Pengaturan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 1. Otonomi daerah diharapkan dapat memelihara hubungan yang serasi, baik antara pusat dan daerah maupun antardaerahsehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah dan kinerja birokrasi pelayanan publik. Tak semua daerah mendapatkan dana Otsus. , 1999, “Kemandirian Daerah Menuju Pelaksanaan Otonomi Daerah Sesuai dengan UU no 22 dan 25 tahun 1999”, Seminar kesiapan daerah, Semarang. Tingkat Pusat & Kalimantan Timur. Secara substansial, omnibus law berpotensi merusak mahkota otonomi daerah: kewenangan pelaksanaan urusan dan fiskal. Pada 2 Juli 1997, terjadi krisis keuangan Asia yang juga dirasakan oleh Indonesia. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk menigkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah. 25 Tahun Reformasi: Anies Soroti Masalah Korupsi dan Otonomi Daerah. Yang diolah oleh pemerintah daerah masing-masing dan masyarakat pun ikut berpartisipasi. Konsep otonomi daerah di Indonesia merupakan tindak lanjut dari asas desentralisasi. "Masih ada banyak hal yang harus diperbaiki untuk mewujudkan pemda yang efektif. Kebijakan otonomi daerah telah diputuskan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tujuannya adalah untuk meningkatkan demokratisasi dan pelayanan publik melalui pemberdayaan masyarakat, pemerataan dan keadilan serta pemanfaatan. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 2 Dalam mewujudkan misi reformasi yaitu mewujudkan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagai upaya terciptanya poros jalannya pemerintahan. Di samping Aceh, KPK juga menempatkan 5 (lima) provinsi lainnya sebagai provinsi. Cakupan penelitlan ini meliputi faktor Translation ability para pelaku kebijakan, termasuk kapasitas sumberdaya manusia dan pemahamannya terhadap kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan,. Kerusuhan ini dipicu oleh ujaran bernada rasis terhadap sekelompok mahasiswa di. Sejumlah pengamat memperkirakan korban sipil akan terus berjatuhan di 2023. Hanya Aceh, Papua, dan Papua Barat saja yang mendapatkan dana tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengatakan saat ini Indonesia memiliki daerah otonom sebanyak 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi dan 415 kabupaten dan 93 kota. Berdasarkan pantauan PIAR NTT, 44 persen kasus. A.